Delik INFO | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di jadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada 28–29 Juli 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pusat dengan kebutuhan dan implementasi di tingkat daerah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa kunjungan ini telah di persiapkan secara matang.
“Kunjungan ini tidak hanya sebatas seremonial, tapi menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan program strategis kementerian tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat daerah,” ujar Harison, Senin (28/07/2025), di Jakarta.
Menteri Nusron di jadwalkan tiba di Lampung pada malam hari, 28 Juli 2025 pukul 19.40 WIB. Pada keesokan harinya, 29 Juli 2025, rangkaian agenda akan di pusatkan di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, bersama seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Lampung.
Salah satu agenda penting dalam kunjungan ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil BPN Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus serta Kota Metro dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti PW dan PC NU, PW dan PC Muhammadiyah, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Penandatanganan akan di langsungkan di Gedung Balai Keratun, dan di sertai dengan penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat, rumah ibadah, tanah wakaf, dan aset milik pemerintah daerah.
“Dalam agenda tersebut, Menteri Nusron juga di jadwalkan memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Lampung agar program Kementerian ATR/BPN dapat terlaksana dengan baik di tingkat daerah dan juga dapat berdampak langsung ke masyarakat,” jelas Harison.
Rapat koordinasi bersama Gubernur Lampung dan jajaran pemerintah daerah, guna membahas isu strategis pertanahan dan tata ruang di wilayah tersebut.
Menteri ATR/BPN juga di jadwalkan memberikan pembinaan kepada seluruh pegawai Kanwil BPN Provinsi Lampung, serta meresmikan gedung baru milik Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji melalui penandatanganan prasasti.
