Delik INFO | Jakarta – Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi perhatian utama seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini tidak sekadar mengejar penilaian, melainkan memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Penegasan tersebut di sampaikan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi ATR/BPN, Deni Santo, dalam Webinar Benchmarking Strategi Menuju SAKIP A dan AA yang di gelar pada Selasa (29/07/2025).
“SAKIP A itu menunjukkan bahwa satuan kerja sudah memiliki tata kelola dan akuntabilitas yang baik. Pemanfaatan anggaran di lakukan secara efektif, efisien, dan hasil kinerjanya memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Deni.
Baca Juga :
Kejati Bengkulu Segel 3 Stockpile Tambang Batu Bara Terkait Kasus Korupsi Rp500 Miliar
Deni menyampaikan, hasil penilaian sejumlah indeks pada tahun 2024 menjadi modal penting dalam upaya peningkatan SAKIP. Beberapa indikator bahkan menunjukkan hasil memuaskan:
-
Perencanaan Pembangunan (bobot 2): nilai 1,91
-
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (bobot 2): nilai 1,86
-
Indeks Pelayanan Publik (bobot 1,5): nilai 1,43
-
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (bobot 1,5): nilai 1,3
“Ini menunjukkan arah kita sudah benar. Namun yang paling penting adalah bagaimana memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan tersebut berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar prosedur,” tambahnya.
Baca Juga :
BPN Bengkulu Dukung Percepatan Program Tiga Juta Rumah Melalui Rapat Pembahasan Status Lahan
SAKIP : Bukan Administrasi, Tapi Ukuran Dampak
Lebih lanjut, Deni menekankan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, implementasi SAKIP di mulai dari rencana strategis yang di turunkan menjadi perjanjian kinerja dan di ukur melalui indikator yang terstruktur.
“Proses ini harus bisa menjawab: bagaimana kita mengukur hasilnya, bagaimana efektivitas anggarannya, dan apa manfaat yang di rasakan masyarakat. Di sinilah esensi SAKIP sebagai sistem akuntabilitas kinerja,” ujarnya.
“Webinar Di hadiri 700 Pegawai ATR/BPN”
Webinar ini di buka oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Deni Prasetyo, yang menyampaikan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar tata kelola berbasis hasil.
“Webinar ini menjadi ruang berbagi praktik baik dan strategi penguatan implementasi SAKIP. Di harapkan dari sini, kinerja seluruh pegawai menjadi lebih terarah, terukur, dan paling penting: berdampak nyata,” tutur Deni Prasetyo.
Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta BPSDM Kementerian ATR/BPN, dan di ikuti oleh sekitar 700 pegawai dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring.
