Delik INFO | Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa inti utama dari tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini di sampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara yang di gelar di Ruang Aula Baruga Bhumi Bhakti, Rabu (16/07/2025).
“Core bisnis Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan. Saya mohon kepada Bapak/Ibu sekalian, tolong layani masyarakat dengan baik. Tuan dan raja kita adalah masyarakat,” tegas Pudji dalam sambutannya yang di sampaikan secara daring.
Baca Juga :
Tiga Serangkai Penggeledahan Kejati Bengkulu: Rumah Komisaris, Kantor TBJ, hingga KSOP Di terobos!
Sekjen Pudji menekankan bahwa setiap masyarakat yang datang ke kantor pertanahan memiliki kebutuhan yang sah dan harus di sambut dengan tanggung jawab serta kesungguhan. Ia meminta jajaran ATR/BPN untuk tidak menilai dari penampilan luar, melainkan menghormati setiap kepentingan warga yang datang.
Baca Juga :
BPN Bengkulu Tindaklanjuti Penetapan Tanah Terlantar, Sosialisasi dan Pemasangan Papan Pengumuman Di gelar
Selain soal pelayanan, Pudji juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan eksternal, khususnya dengan pemangku kepentingan di daerah.
“Jaga komunikasi dengan aparat penegak hukum, Forkopimda, dan mitra strategis lainnya. Karena keberhasilan pelayanan dan program kita juga tergantung dari sinergi yang baik di lapangan,” imbuhnya.
Arahan ini di harapkan menjadi panduan moral dan operasional bagi seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan program strategis pertanahan, termasuk menuju era digitalisasi layanan.
Baca Juga :
Lurah Lingkar Timur Di bekuk Polisi Saat Nyabu, Ternyata Residivis Narkoba!
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, menyampaikan komitmen untuk memperkuat kualitas layanan dan tata kelola data.
“Kualitas data adalah pondasi utama. Kita ingin membangun sistem pelayanan pertanahan dan perencanaan pembangunan yang presisi dan terintegrasi,” ujar Rahmat.
Rahmat juga melaporkan bahwa Rakerda akan berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2025, dengan agenda utama evaluasi kinerja dan pemaparan rencana kerja oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tenggara.
Baca Juga :
Skandal Seragam! Istri TNI Di gerebek Tanpa Busana Bersama Oknum Polisi di Rejang Lebong
Adapun Rakerda tahun ini mengusung tema:
“Menguatkan Arah, Menyatukan Langkah: Optimalisasi Kinerja Menuju Pertanahan Elektronik yang Berkualitas.”
Forum ini di harapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, memperbaiki kinerja, dan mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan pertanahan di Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara umum.
