Delik INFO | Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, kembali di sorot tajam. Dalam aksi demonstrasi bertajuk “Rapor Merah Helmi Hasan”, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Bengkulu menyuarakan amarah rakyat atas kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan krisis BBM yang makin mencekik.
Baca Juga : aksi-mahasiswa-temui-wapres-ri-teriakkan-bengkulu-darurat-bbm-gubernur-tidak-becus
Tonton Video Aksi Mahasiswa PMII Bengkulu :
Pajak Naik, Rakyat Tercekik
Sejak 8 Mei 2025, rakyat Bengkulu terpaksa membayar PKB dengan tarif maksimal 1,2% plus Opsen 66%, setelah diskon pajak dari Gubernur berakhir. Beban meningkat drastis, tanpa ada pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat. PMII menuding Pemprov hanya fokus pada pendapatan, bukan pada keadilan fiskal.
Tuntutan Mahasiswa PMII Bengkulu “ILUSTRASI JANJI KOSMETIK POLITIK”
BBM Langka, Aktivitas Bengkulu Lumpuh
Kelangkaan BBM membuat harga eceran tembus Rp 80.000/liter. Antrian panjang di SPBU menyebabkan mobilitas lumpuh, sekolah terganggu, ekonomi stagnan. Janji Helmi Hasan soal penuntasan antrian BBM dalam 100 hari di nyatakan gagal total.
Video Gelombang Aksi Mahasiswa Di Hotel Mercure :
Janji 100 Hari: Hanya Kosmetik Politik
Mulai dari pembebasan ijazah, ambulans desa, jalan mulus, hingga BPJS gratis semuanya nihil realisasi. Rakyat di suguhi kampanye kosong, bukan kerja konkret.
“Ini bukan sekadar kritik, ini ultimatum! Kami minta tarif PKB di turunkan jadi 0,9%, krisis BBM di akhiri, dan janji politik di tepati. Kalau tak sanggup, silakan mundur!”
— Fauzan Al-Rasyid, Koordinator Lapangan Aksi PMII
“Rakyat Bengkulu bukan objek eksperimen janji. Kami tidak akan berhenti sebelum kebijakan yang menyusahkan rakyat di cabut!”
— Sandyya, Penanggung Jawab Aksi
Baca Juga : mahasiswa-berdarah-di-depan-kantor-gubernur-asyik-tiktokan
TUNTUTAN TEGAS PMII:
- Turunkan PKB dari 1,2% ke 0,9%.
- Revisi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023.
- Audit total distribusi BBM oleh BPK.
- Pastikan kelangkaan BBM tak terulang.
Pmii mengingatkan: kekuasaan tanpa kepedulian adalah pengkhianatan. Rakyat menuntut tanggung jawab, bukan alasan!
