Delik INFO | Minahasa — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tengah menghadapi tiga tantangan besar dalam sektor pertanahan nasional. Ketiganya mencakup:
-
Peningkatan capaian sertipikasi tanah,
-
Penyertipikatan bidang tanah yang sudah terpetakan namun belum bersertipikat, dan
-
Peningkatan kualitas data pertanahan.
“Seluruh proses bisnis harus disederhanakan dan ditopang teknologi informasi. Sementara untuk SDM, kita akan benahi struktur jabatan secara transparan dan berbasis meritokrasi,” ujar Menteri Nusron saat memberi pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Minahasa, Kamis (17/07/2025).
Kontribusi Nyata ke Ekonomi Sulut
Selama tahun 2024, layanan pertanahan di Sulut memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, antara lain:
-
Penerimaan BPHTB: Rp124,4 miliar
-
Pencatatan Hak Tanggungan: Rp4,2 triliun
-
Total layanan pertanahan nasional: 7,8 juta, dengan 52.000 layanan di Sulut
Angka ini menunjukkan pentingnya peran Kantor Pertanahan dalam mendukung pembangunan daerah melalui legalisasi aset dan percepatan layanan publik.
Komunikasi Publik Jadi Tanggung Jawab Kolektif
Tak hanya soal sistem dan SDM, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya peran aktif dalam komunikasi publik, terlebih di tengah era post-truth, di mana informasi keliru lebih cepat menyebar daripada fakta.
“Kita semua harus jadi garda depan dalam menjelaskan kebijakan, melawan disinformasi, dan menjaga kepercayaan publik. Tidak cukup hanya satu-dua orang,” tegas Nusron.
Kerja Cepat, Bersih, dan Berbasis GRC
Menteri ATR/BPN juga mengajak seluruh jajaran bekerja dengan prinsip integritas, ketepatan, dan tanggung jawab risiko. Ia menekankan pentingnya penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) sebagai dasar operasional seluruh lini Kementerian.
“Kita harus bergerak cepat, bersih, akurat, dan mengedepankan manajemen risiko. GRC bukan jargon, tapi prinsip kerja,” pungkasnya.
Resmikan Renovasi Gedung BPN di Sulut
Sebelum memberikan pengarahan, Menteri Nusron juga meresmikan sejumlah renovasi gedung Kantor Pertanahan di Sulawesi Utara, ditandai dengan penandatanganan prasasti. Beberapa gedung yang diresmikan meliputi:
-
Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut
-
Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut)
-
Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim)
Turut hadir dalam kegiatan ini:
-
Erry Juliani Pasoreh, Kepala Kanwil BPN Sulut
-
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN
-
Pejabat Administrator dan Pengawas Kanwil BPN Sulut
Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat modernisasi layanan, memperkuat kelembagaan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan nasional.
