Delik INFO | Jakarta – Transformasi layanan pertanahan menjadi fokus utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (26/08/2025). Rapat yang di pimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan publik adalah wajah utama kementerian dan harus segera di benahi.
“Kita ingin pelayanan pertanahan tidak lagi berbelit, tetapi hadir dengan sistem yang sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini harus bisa kita akselerasi, sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan,” tegas Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dari aspek teknis pelayanan, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, mengkritisi standar operasional yang sudah tidak di perbarui sejak 2010. Menurutnya, hal ini tak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut layanan serba cepat.
“Nilai-nilai pelayanan harus memberi kemudahan, kenyamanan, transparansi, dan di jalankan dengan profesional serta berintegritas, agar produk hukum yang di hasilkan berkepastian,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menegaskan perlunya reformasi menyeluruh. Mulai dari perombakan struktur organisasi hingga pembentukan budaya kerja baru.
“Transformasi ini kami rancang dalam peta jalan hingga 2029, dengan target terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi berkelas dunia,” jelas Einstein.
Rapim ini di moderatori oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dan di ikuti secara luring oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah se-Indonesia mengikuti secara daring.
Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi besar untuk memastikan agenda transformasi pelayanan dapat berjalan serentak di seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN, menuju pelayanan publik yang modern, transparan, dan berdaya saing global.
