Palu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pemerintah daerah segera memperbarui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar arah pembangunan. Penegasan itu disampaikannya saat membuka Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/07/2025).
“Langkah pertama yang saya minta kepada kepala daerah saat baru dilantik adalah segera merevisi RTRW masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kita punya banyak pekerjaan rumah dalam konteks tata ruang,” tegas Menteri Nusron di hadapan para kepala daerah.
Baca Juga :
PTSL Sulawesi Tengah Capai 95 Persen, Wamen ATR/BPN: Tanah Adalah Ruang Hidup
Tak hanya berhenti di RTRW, Menteri Nusron juga menggarisbawahi bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sangat penting untuk menghindari distorsi dan bias dalam pengambilan keputusan pembangunan. RTRW bersifat makro, sehingga perlu diturunkan ke dalam RDTR agar pemanfaatan ruang lebih tepat sasaran.
Baca Juga :
Sinergi Lintas Sektor, BPN Bengkulu Teken Kerja Sama dengan REI dan PWNU
“Kalau pembangunan hanya andalkan RTRW, pengambilan keputusan tata ruang tidak terpimpin dan cenderung bias. Karena itu kita butuh RDTR sebagai panduan teknis dan legalitas pemanfaatan ruang,” ujarnya.
Baca Juga :
BPN Bengkulu Gelar Rapat Inventarisasi Aset Pertahanan, Gandeng Korem 041 Gamas
Masih Kekurangan 361 RDTR di Sulawesi
Secara nasional, Indonesia menargetkan 2.000 RDTR. Namun hingga saat ini, baru tersedia 695 dokumen RDTR. Khusus di Pulau Sulawesi, dari target 451 RDTR, masih terdapat kekurangan 361 dokumen. Rinciannya:
-
Sulawesi Utara: kurang 59
-
Sulawesi Tenggara: kurang 96
-
Sulawesi Barat: kurang 21
-
Sulawesi Selatan: kurang 111
-
Sulawesi Tengah: kurang 51
-
Gorontalo: kurang 23
Menteri Nusron menyerukan agar tanggung jawab penyusunan RDTR dibagi rata antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Jangan saling menyalahkan. Kita harus sharing the pain, sharing the gain. Dari kekurangan 361 RDTR, sepertiga kami tanggung di pusat, sepertiga provinsi, dan sepertiga kabupaten/kota,” katanya.
Pemetaan Detail Pulau Sulawesi Rampung
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima provinsi di Sulawesi. Sulawesi menjadi pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail, langkah strategis dalam mendukung percepatan perizinan, investasi, dan pengurangan konflik pemanfaatan lahan.
Menteri Nusron menutup forum dengan pesan kuat soal pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Kita semua harus bekerja sama menjaga tata ruang, agar pembangunan dan investasi tidak salah arah. Tata ruang yang akurat adalah fondasi utama pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Forum ini juga dihadiri oleh Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Muhammad Tansri. Seluruh pemangku kepentingan wilayah Sulawesi turut hadir, memperkuat komitmen bersama dalam menyukseskan kebijakan penataan ruang nasional.
