Jakarta, Delik INFO — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyebut bahwa kebijakan tata ruang yang terpadu menjadi fondasi penting dalam mewujudkan infrastruktur yang tepat sasaran dan tahan terhadap tantangan masa depan. Hal ini di sampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/06), di Jakarta International Convention Center (JICC).
“Pembangunan infrastruktur butuh tanah, tapi tanah tidak cukup hanya tersedia. Ia harus punya kepastian hukum, zonasi yang jelas, aksesibilitas, dan harus selaras dengan lingkungan dan sosial,” tegas Ossy di hadapan ribuan peserta dari dalam dan luar negeri.
Mengangkat tema “Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure”, Wamen Ossy menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam perencanaan tata ruang. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu menggabungkan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral, dan agenda pembangunan nasional ke dalam satu kerangka tata kelola yang menyatu dan berkelanjutan.
Ossy menyoroti bahwa infrastruktur tidak boleh di bangun semata berdasarkan pertimbangan teknis. Ia mencontohkan pentingnya orientasi sosial seperti membangun rumah terjangkau di dekat pusat kerja, menghadirkan rumah sakit di wilayah yang benar-benar membutuhkan, serta membangun konektivitas untuk daerah yang terisolasi.
“Kami sudah mulai memetakan potensi banjir dan gempa, menetapkan zonasi aman, dan mendorong penyediaan ruang terbuka hijau di kota-kota. Ini langkah kecil tapi krusial,” ungkap Ossy.
Wamen ATR/Waka BPN hadir dalam ICI 2025 di dampingi Wakil Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan; Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana; serta para tenaga ahli di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis.
Gelaran ICI 2025 mengusung tema besar “Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration” dan berlangsung selama dua hari, 11–12 Juni 2025. Sejumlah menteri dan kepala lembaga turut hadir memberikan pandangan strategis.
