Delik INFO | Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya komunikasi publik yang adaptif dan strategis, khususnya bagi satuan kerja (Satker) di daerah. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam Penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025, Kamis (17/07/2025).
“Kita butuh sense of crisis yang tinggi, bukan sekadar menjalankan program dan SOP, tapi juga memahami apa yang jadi sentimen masyarakat dan media saat ini,” tegas Harison dalam pengarahan yang berlangsung secara daring.
Satker Daerah Di minta Jadi Garda Depan Informasi
Harison mendorong agar Satker ATR/BPN di daerah tidak hanya fokus pada teknis pelaksanaan program, tetapi juga aktif memantau dan merespons isu-isu strategis yang berkembang di wilayah masing-masing.
“Satker boleh menjadi pihak pertama yang menyampaikan klarifikasi kepada publik, apalagi jika ada isu-isu yang perlu diluruskan,” ujarnya.
Sebagai contoh, Harison menyinggung kasus Mbah Tupon di Yogyakarta, yang sempat menyedot perhatian nasional. Ia mengapresiasi Kepala Kanwil BPN DIY, Dony Ahmad Munir, yang cepat tanggap menjelaskan duduk perkara kepada media seperti CNN dan Kompas, sehingga isu tidak berkembang liar.
“Framing publik bisa sangat menentukan persepsi terhadap institusi. Karena itu, komunikasi harus di lakukan dengan tepat dan responsif,” tambah Harison.
Strategi Komunikasi 4 Pilar: Paid, Earned, Owned, Shared
Dalam forum tersebut, Harison juga memaparkan perkembangan indeks pelaksanaan strategi komunikasi Satker ATR/BPN, yang mengacu pada empat komponen utama:
-
Paid Media – media berbayar seperti iklan,
-
Earned Media – liputan media yang di dapat tanpa membayar,
-
Owned Media – kanal resmi kementerian seperti website dan media sosial,
-
Shared Media – konten yang di bagikan oleh publik di media sosial.
“Tujuan strategi ini bukan sekadar promosi, tapi memastikan pesan program-program kita sampai dan di pahami masyarakat,” jelas Harison.
Hadir Pejabat Tinggi dan Kepala Kanwil Se-Indonesia
Pertemuan daring ini di ikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dari seluruh Indonesia beserta jajaran.
Harison menegaskan bahwa kinerja komunikasi publik akan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Sekarang bukan lagi era diam dan menunggu klarifikasi dari pusat. Semua Satker harus siap bicara, cepat, tepat, dan transparan,” pungkasnya.
