Delik INFO | Sumedang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk aktif menyosialisasikan pemasangan tanda batas tanah kepada masyarakat. Hal ini di nilai sebagai langkah krusial untuk mencegah sengketa pertanahan yang masih marak terjadi di berbagai daerah.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu konflik, bahkan sampai tukar batas dengan lahan tetangga,“ujar Menteri Nusron saat memberikan arahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/06/2025).
Baca Juga :
BPN Bengkulu Hadir! Rapatkan Barisan Sikat Kebocoran PAD dan Aset Daerah
Sejak 2023, Kementerian ATR/BPN telah menggulirkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai bentuk edukasi publik. Namun, Menteri Nusron menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif para kepala daerah.
Baca Juga :
Tiga Kali Mangkir, Akhirnya DPO! Ditangkap Kejati Bengkulu di Jakarta Selatan
“Sudah saatnya pemerintah menyosialisasikan gerakan ini secara masif agar konflik tapal batas antarwarga tidak terus berulang,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Nusron juga menyoroti persoalan banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum bersertipikat. Ia mendorong kepala daerah menjalin kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat proses tersebut.
“Kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa dan asosiasi profesi pengukuran untuk mempercepat penerbitan sertipikat tanah,” lanjutnya.
Baca Juga :
OTT di Seluma! Oknum LSM PIJAR Diduga Peras Kepala Puskesmas Rp10 Juta, Ngaku-ngaku APH dan ASN
Hingga Juni 2025, progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menunjukkan angka signifikan. Sebanyak 122,5 juta bidang tanah telah berhasil di daftarkan dari target 126 juta bidang, dan 96,4 juta bidang telah bersertipikat.
“Tugas kita adalah menuntaskan sisanya. Kami tunggu kerja samanya ya, Bapak/Ibu kepala daerah,” tutup Nusron Wahid di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pasca PSU dan putusan MK.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai narasumber Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, serta jajaran Kementerian ATR/BPN seperti Harison Mocodompis, Kepala Biro Humas dan Protokol, dan Yuniar Hikmat Ginanjar, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.
